Pemkab Barut Gelar Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG
Muara Teweh,Bidik Nasional.comPemerintah Kabupaten Barito Utara, melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Disdalduk KB PPPA) menggelar sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Penganggaran Resfomsif Gender (PPRG) tahun 2024. Yang dilaksanakan di ruang aula Disdalduk KB PPPA setempat.31-Oktober-2024.
Kegiatan sosialisasi, menghadirkan narasumber Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindangan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kaliamantan Tengah, Ricko Briliyanu, SKM, Bidang Pengawas Perempuan dan Anak. Dan dihadiri oleh seluruh perwakilan perangkat daerah lingkup Pemerintah Barito Utara.
Dalam sambutan Kepala Dinas Dalduk KB PPPA Barito Utara, yang dibacakan sekretaris Dinas, Ir. Dwi Mujiati, menyanpaikan bahwa, kegiatan pelaksanaan pengarusutamaan gender telah diatur secara jelas dalam peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan PUG di daerah. Adapun strategi ini yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan (kesetaraan).
Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara, melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Disdalduk KB PPPA) Kabupaten Barito Utara, melaksanakan sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG yang didalamnya adalah penyusunan instrumen gender analysis pathway (GAP) dan gender budget statement (GBS).
“Diharapkan seluruh peserta setelah mengikuti sosialisasi ini dapat memahami dan melaksanakan penyusunan program kegiatan yang responsif gender dengan metode analysis GAP dan GBS, yang bertujuan untuk memperjelas bahwa program kegiatan di masing-masing OPD, sudah responsif gender dan penggunaan anggaran pendapat efektif serta tepat sasaran” Ucap Ir. Dwi Mujiati
Regina Listya Yuniati, S.STP selaku ketua panitia pelaksana sekaligus kepala bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga menambahkan, tujuan dilaksanakan kegiatan yaitu memperkuat komitmen para pengambil keputusan dalam melaksanakan PUG dan PPRG, terintegrasi gender ke dalam tahap-tahap perencanaan dan penganggaran, tersusunnya dokumen analisis GAP dan GBS pada masing-masing OPD, serta agar dapat meminimalisir kesenjangan gender.
“Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan pemahaman serta tindak lanjut dalam pelaksanaannya oleh seluruh perangkat daerah yang terlibat, sehingga kedepan dapat terealisasikan sesuai dengan harapan kita bersma” tutup Regina.(Efn)
